LAPORAN STUDI AWAL KONSUMSI KEDELAI (Bag. II) : KEGAGALAN OTONOMI RELATIF NEGARA

Analisis Media Indonesia: 10 Maret 2008

Sebagai kelanjutan atas hasil studi awal mengenai konsumsi kedelai di Indonesia yang juga telah disampaikan dalam analisis Media Indonesia (3/3), analisis kali ini mencoba menyampaikan hasil dari model persamaan simultan yang dibangun dalam kerangka menguji lebih lanjut berbagai argumentasi mengenai keterkaitan antara pengembangan energi alternatif bahan bakar nabati di AS (bioetanol) dari jagung dengan kesulitan masyarakat memperoleh tahu dan tempe.

Sebagai studi awal, sekali lagi masih banyak kekurangan yang terdapat dari penelitian ini. Karenanya, penulis dan beberapa peneliti lainnya juga masih terus mendiskusikannya. Namun, pada saat yang bersamaan dari hasil ini diharapkan setidaknya mampu memberikan sedikit tambahan bekal kepada kita untuk bisa memahami lebih dalam mengenai apa yang tengah terjadi di Indonesia maupun dunia.

Pengembangan kedelai

Usaha pengembangan produksi bahan pangan seperti kedelai, sebenarnya juga telah lama dilakukan. Di masa Orde baru, pengembangan produksi kedelai dilakukan melalui empat program, yaitu kebijakan harga yang berorientasi pada produsen, pengembangan paket teknologi, subsidi sarana produksi serta pengendalian impor dan perdagangan dalam negeri (Roja, 2006). Setelah mencapai produksi tertinggi pada tahun 1992 dengan jumlah produksi mencapai 1,87 juta ton, jumlah produksi kedelai Indonesia terus mengalami penurunan. Data dari departemen pertanian menunjukan bahwa penurunan produksi kedelai hingga dibawah 1 juta ton terjadi semenjak tahun 2001. Pada tahun tersebut, jumlah produksi kedelai Indonesia turun dari 1,02 juta pada tahun 2000 menjadi 827 ribu.

Pasca krisis ekonomi dan seiring pelaksanaan otonomi daerah, sebenarnya pemerintah juga telah meluncurkan sebuah kebijakan yang dinamakan dengan Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung (Gema Palagung) di tahun 2001. Dalam pelaksanaannya, meski di beberapa daerah gerakan ini mulai menunjukan hasil, namun secara keseluruhan produksi kedelai Indonesia tidak menunjukan peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, kemampuan produksi tersebut terus mengalami penurunan. Akibatnya, selama periode tahun 2000-2004 pertumbuhan produksi kedelai Indonesia mengalami -8,7%.

Berbagai argumentasi terkait dengan penurunan produksi kedelai ini kemudian banyak bermunculan. Salah satu argumentasi yang sering disampaikan adalah ketidakmampuan kedelai lokal untuk bersaing dengan kedelai impor yang menawarkan kualitas dan harga yang lebih baik. Masuknya kedelai impor tersebut secara umum tidak terlepas dari adanya kebijakan pemberian kemudahan pembayaran dan fasilitas L/C dari negara asal. Sementara pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Letter of Intent (LoI) pada 1998 yang mengharuskan pemerintah menurunkan bea masuk secara bertahap mulai 5% hingga maksimal 10% pada tahun 2003. Melalui kesepakatan tersebut, maka bea masuk atas kedelai menjadi 0%, sebelum akhirnya kembali diberlakukan bea masuk sebesar 10% pada tahun 2006.

Studi awal

Sebagai hasil atas model estimasi awal yang dibangun sebelumnya, menunjukan bahwa variabel impor mejadi faktor yang signifikan dalam melihat konsumsi kedelai di Indonesia. Namun, apabila dilihati dari hasil koefisiennya regresinya menunjukan pola hubungan yang negatif. Model yang mencoba melihat perkembangan impor dan konsumsi kedelai tersebut, dalam pengujiannya memang mengasumsikan bahwa kebijakan impor yang dilakukan sebagai “pengganti” ketiadaan supply domestik menggunakan harga internasional sebagai patokan tanpa adanya intervensi kebijakan harga dari pemerintah. Sebagai hasilnya, tidak mengherankan apabila penambahan supply kedelai dengan mekanisme impor, dalam jangka pendek tidak akan membawa banyak perubahan pada peningkatan konsumsi atau daya beli masyarakat atas komoditas kedelai. Sebaliknya, kegagalan pasar (market failure) seperti ini justru akan memperlebar jarak antara permintaan di tingkat masyarakat dengan harga kedelai yang diimpor. Hingga akhirnya sebagaimana diajarkan dalam teori-teori dasar ekonomi, peranan intervensi pemerintah merupakan faktor yang penting dalam mengatasi persoalan ini.

Berangkat dari hasil estimasi tersebut, selanjutnya dalam studi awal ini juga dibangun sebuah persamaan simultan yang mencoba melihat beberapa aspek yang dinilai dapat mempengaruhi impor kedelai Indonesia. Beberapa variabel yang dimasukan dalam model persamaan simultan ini adalah harga internasional atas komoditas kedelai itu sendiri, pendapatan perkapita dengan memperhitungkan kemampuan daya beli (purchasing power parity/PPP) Indonesia, harga komoditas jagung yang dinilai menjadi substitusi kedelai, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, serta kinerja impor tahun sebelumnya. Sebagai tambahan, model ini juga memperhitungkan kesepakatan LoI sebagai variabel boneka (dummy variable) yang diperhitungkan sejak 1998-2006 dimana Indonesia telah keluar secara penuh dari program IMF.

Sebelum menjelaskan mengenai hasil estimasi yang dihasilkan, penulis ingin sedikit kembali mengingatkan mengenai metodologi yang digunakan dalam studi ini. Sebagai sebuah studi yang dilakukan dengan mengembangkan studi serupa yang dilakukan sebelumnya oleh Dewi Sahara dan Endang S Gunawati untuk mengestimasi tingkat permintaan kedelai di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, studi ini dilakukan dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), yaitu membangun model-model estimasi persamaan simultan yang dikembangkan dari model analisis dinamis dengan analisis regresi berganda dalam logaritma natural yang berangkat dari model estimasi parsial Nerlove. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk bisa melihat tingkat elastisitas atas tiap-tiap variabel penjelas terhadap variabel terikat. Data yang digunakan dalam studi ini juga merupakan jenis data runtun waktu (time series) antara tahun 1981-2006.

Pengujian validitas model atau asumsi klasik, dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya autokorelasi yaitu adanya hubungan antara kesalahan-kesalahan dan multikolinearitas atau adanya hubungan antara variabel penjelas. Dengan demikian diharapkan akan dapat memenuhi syarat adanya Best Liniear Unbiased Estimator (BLUE). Pengujian model ini dilakukan dengan membandingkan hasil uji Durbin-Watson dengan tabel yang ada untuk memastikan tidak adanya autokorelasi. Sementara pengujian multikolineritas dilakukan dengan melihat nilai toleransi (tolerance) yang diharapkan tidak kurang dari 0,1 dan variation inflation factor (VIF) yang nilainya tidak lebih dari 10,0 (Gujarati, Basic Econometric, 2003).

Hasil estimasi

Pada pengujian estimasi awal yang dilakukan menunjukan bahwa model yang dibangun dalam kurun waktu tersebut, menunjukan adanya penyimpangan atas asumsi klasik. Secara teknis, penyimpangan ini juga mengakibatkan diperlukannya waktu jeda (lag time) dalam model estimasi yang dibangun selanjutnya. Karenanya, dibangun model yang estimasi dengan periode waktu masing-masing antara 1981-1990 dan 1991-2006.

Hasil estimasi dari kedua model ini menunjukan bahwa variabel harga internasional komoditas kedelai merupakan aspek penting yang mepengaruhi impor kedelai Indonesia. Dalam model estimasi I (1981-1990) memperlihatkan bahwa koefisien regresi yang dihasilkan atas variabel tersebut sebesar 1,039. Hasil ini memperlihatkan bahwa pada setiap kenaikan 1% harga kedelai di pasar dunia, maka besaran potensi kenaikan impor kedelai mencapai 103,9%. Variabel lain yang penting dalam model ini adalah kinerja impor tahun-tahun sebelumnya. Koefisien yang dihasilkan dari variabel ini mencapai 13,805. Hasil ini memperlihatkan bahwa pada setiap kenaikan 1% impor kedelai pada tahun sebelumnya akan mendorong potensi kenaikan impor kedelai sebesar 1380,5%. Model ini sendiri memiliki kemampuan untuk menjelaskan varibel impor kedelai hingga 84,9%, yaitu dengan melihat besaran R square yang dihasilkannya pada tingkat kepercayaan 95%.

Sebelum menjelaskan hasil dari model estimasi II yaitu untuk periode 1991-2006, satu faktor yang perlu diingatkan penulis adalah terjadinya krisis ekonomi yang pada akhirnya membawa Indonesia kepada kesepakatan dengan IMF. Faktor menyebabkan dimasukannya variabel dummy LoI dalam model estimasi yang dibangun. Namun dari hasil estimasi post-mortem yang dilakukan memperlihatkan terjadinya multikolinearitas. Karenanya studi ini mencoba membuat dua kombinasi model estimasi masing-masing dengan menggunakan variabel harga internasional dan dummy LoI serta kinerja impor dan dummy LoI.

Hasil estimasi model kombinasi pertama menunjukan bahwa koefisien yang dihasilkan untuk variabel harga internasional kedelai adalah -0,045. Sementara nilai koefisien yang dihasilkan untuk dummy LoI sebesar 0,433. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa pada setiap kenaikan 1% harga kedelai di pasar internasional akan berakibat turunnya impor kedelai sebesar -4,5%. Sedangkan melalui kesepakatan LoI dengan IMF, akan berdampak pada kenaikan impor kedelai hingga 43,3%. Model estimasi ini sendiri menghasilkan nilai R square sebesar 0,412 pada tingkat kepercayaan masing-masing 90% untuk harga internasional dan 95% untuk dummy LoI.

Rendahnya nilai R square tersebut menunjukan bahwa secara umum kedua variabel ini tidak bisa menjelaskan persoalan impor kedelai selama kurun waktu tersebut. Inilah sebabnya model estimasi kombinasi kedua menjadi penting untuk memahami lebih lanjut persoalan impor kedelai Indonesia. Hasil estimasi pada model ini menunjukan bahwa nilai koefisien untuk kinerja impor tahun sebelumnya sebesar 0,235. Nilai ini memperlihatkan bahwa pada setiap kenaikan 1% impor di tahun sebelumnya akan mengakibatkan kenaikan impor kedelai sebesar 23,5%. Sedangkan untuk dummy LoI nilai koefisien yang dihasilkan sebesar 0,314. Sehingga dapat dikatakan adanya LoI akan berdampak pada naiknya impor kedelai sebesar 31,4%. Model ini memiliki nilai R square sebesar 0,423 pada tingkat kepercayaan 90%.

Berbagai hasil estimasi tersebut di atas, sebenarnya menunjukan kepada kita bahwa setidaknya dalam jangka pendek akan sangat sulit bagi kita untuk terlalu tergantung pada mekanisme impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dometik. Hal ini disebabkan tidak lain karena fluktuasi harga kedelai di pasar dunia yang bahkan di tahun 2007 kenaikannya hampir mencapai 50%. Keluarnya Indonesia dari program IMF sebenarnya merupakan jalan bagi kembalinya otonomi relatif yang dimiliki negara untuk bisa mengatur kebijakan pertanian maupun perdagangannya. Sayangnya itu semua gagal dimanfaatkan secara optimal karena ketidakmampuan pemerintah membaca dan mengantisipasi berbagai perubahan yang cepat ats kondisi energi global, dimana pada akhirnya turut menarik masyarakat dunia pada masalah krisis pangan. (Nugroho Pratomo; Peneliti Inrise & Litbang Media Group)

LAPORAN STUDI AWAL KONSUMSI KEDELAI : INEFISIENSI IMPOR KEDELAI

Analisis Media Indonesia: 3 Maret 2008

Hingga hari ini nampaknya kenaikan berbagai bahan kebutuhan pangan seperti kedelai masih belum akan meunjukan adanya trend ke arah penurunan. Kondisi ini tentu secara umum juga masih akan memberikan dampak yang tidak sedikit bagi masyarakat. Apalagi bahan kebutuhan seperti kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan seperti tempe dan tahu.

Sebagaimana telah berulang kali disampaikan dalam analisis Media Indonesia, ketergantungan yang besar terhadap produk kedelai impor merupakan salah satu persoalan utama yang juga menyebabkan kelangkaan dan mahalnya kedelai. Sementara pada saat yang bersamaan, Amerika Serikat sebagai produsen sekaligus eksportir kedelai utama dunia sudah sejak tahun 2005 sedang giat mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) berbahan baku jagung.

Bahkan di beberapa negara bagian, peningkatan produksi jagung ini didukung oleh subsidi hingga milyaran dolar. Sebagai konsekuensinya, banyak dari petani kedelai di AS yang kemudian mengalihkan sebagian lahan kedelainynya untuk ikut menanam jagung. Padahal data Comtrade juga menunjukan bahwa lebih dari 93% impor kedelai Indonesia berasal dari negara ini (lihat grafik).

Studi awal

Berangkat dari berbagai argumentasi yang telah disampaikan tersebut, maka dalam analisis kali ini penulis akan mencoba menyampaikan sejumlah hasil dari studi awal (preliminary studies) atas dugaan keterkaitan antara pengembangan biofuel dari jagung di AS dengan kelangkaan kedelai di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan menggunakan data dari neraca bahan pangan BPS, Comtrade dan data dari Departemen Pertanian AS. Sebagai sebuah studi awal, tentu masih banyak kekurangan yang terdapat dari penelitian ini. Karenanya, hasil sementara ini juga masih terus didiskusikan hingga ditemukan hasil yang paling maksimal.

Secara metodologi, studi ini dilakukan dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), yaitu membangun model-model estimasi persamaan simultan (simultaneous equation) yang dikembangkan dari model analisis dinamis dengan analisis regresi berganda dalam logaritma natural. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk bisa melihat tingkat elastisitas atas tiap-tiap variabel penjelas terhadap variabel terikat.

Model analisis dinamis yang digunakan ini pada dasarnya merupakan model estimasi parsial Nerlove. Model estimasi parsial Nerlove ini merupakan salah satu model estimasi yang juga banyak digunakan terutama untuk melihat kasus-kasus yang terkait dengan permintaan atas produk-produk pertanian, Salah satu keunggulan dari model estimasi ini adalah kemampuannya untuk memperhitungkan kesenjangan (lag) waktu antara saat adanya permintaan dengan ketersediaan produk-produk pertanian tersebut. Hal ini menjadi penting sebab disadari bahwa seringkali peningkatan permintaan tidak terjadi pada waktu yang bersamaan dengan saat panen. Akibatnya, ada dinamika perbedaan antara permintaan jangka pendek (short term) dengan jangka panjang (long term).

Pada dasarnya, model estimasi yang digunakan dalam studi ini juga merupakan pengembangan dari model estimasi serupa juga pernah digunakan oleh Dewi Sahara dan Endang S Gunawati untuk mengestimasi tingkat permintaan kedelai di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Baik studi yang dilakukan oleh keduanya maupun studi ini menggunakan jenis data berupa deret waktu (time series). Dalam studi ini jangka waktu yang digunakan adalah pada periode 1981-2006.

Mengingat jenis data yang digunakan, maka adalah penting untuk menguji validitas model terutama untuk memastikan tidak terjadinya autokorelasi dan multikolinearitas. Dengan demikian diharapkan akan dapat memenuhi syarat adanya Best Liniear Unbiased Estimator (BLUE). Pengujian model ini dilakukan dengan membandingkan hasil uji Durbin-Watson dengan tabel yang ada untuk memastikan tidak adanya autokorelasi. Sementara pengujian multikolineritas atau adanya hubungan antara variabel penjelas dilakukan dengan melihat nilai toleransi (tolerance) yang diharapkan tidak kurang dari 0,1 dan variation inflation factor (VIF) yang nilainya tidak lebih dari 10,0 (Gujarati, Basic Econometric, 2003).

Penjelasan variabel

Berangkat dari berbagai teori ekonomi yang ada, dalam pembangunan model estimasi permintaan kedelai secara umum tingkat permintaan permintaan kedelai akan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan harga. Mengingat data yang ada menunjukan besarnya ketergantungan terhadap impor, maka variabel penjelas lain yang juga diestimasikan adalah impor kedelai.

Selanjutnya secara simultan juga dilakukan estimasi untuk melihat dinamika perubahan harga terhadap impor kedelai. Harga yang dimaksudkan di sini merujuk pada harga kedelai dalam hal ini adalah harga internasional kedelai serta harga atas komoditas yang menjadi komplemen atau pengganti kedelai. Karenanya, salah satu persamaan yang dibangun adalah untuk melihat pengaruh atas perubahan berbagai harga baik itu harga internasional dari kedelai maupun beberapa komoditas lainnya. Harga komoditas lain yang dicoba untuk diujikan disini adalah harga jagung, minyak sawit mentah (CPO) dan tebu.

Pemilihan atas sejumlah jenis komoditas ini pada dasarnya dengan mempertimbangkan bahwa jenis-jenis komoditas inilah yang saat ini banyak digunakan oleh sejumlah negara dalam pengembangan bahan bakar nabati di negaranya. Termasuk diantaranya adalah AS yang mengembangkan penggunaan jagung dan Brazil yang kini lebih banyak menggunakan tebu. Semantara, seperti telah banyak diketahui, Indonesia sendiri saat ini juga mulai mengembangkan BBN salah satunya dengan berbasiskan pada minyak sawit.

Sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, fluktuasi atas harga minyak sawit mentah dunia tentu menjadi aspek yang penting dipertimbangkan. Sebab belajar dari pengalam beberapa waktu lalu, kenaikan harga minyak sawit mentah telah mendorong para pemilik perkebunan sawit di Indonesia untuk lebih cenderung melakukan ekspor tanpa memperhitungkan tingginya kebutuhan domestik.

Terkait dengan kedelai selain fungsinya sebagai salah satu bahan makanan, minyak sawit ini juga banyak dibutuhkan dalam industri pakan ternak. Secara umum, sebagai zat pengikat, penggunaan minyak sawit ini juga bisa digantikan salah satunya oleh minyak kedelai. Meski penggunaannya di Indonesia belum terlalu banyak, namun dengan kenaikan harga mintak sawit yang pada akhirnya mendorong kecenderungan untuk melakukan ekspor sementara di sisi lain kedelai masih menjadi komoditas impor, maka tentunya hal tersebut bisa menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan pangan secara lebih luas.

Hasil estimasi

Dari hasil estimasi model yang dilakukan menunjukan bahwa konsumsi kedelai Indonesia sepanjang kurun waktu yang diujikan menunjukan bahwa terdapat 2 variabel penjelas yang memiliki sigfikansi terhadap konsumsi kedelai, yaitu variabel impor dan konsumsi tahun sebelumnya. Keduanya signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara kemampuan model untuk mampu menjelaskan tingkat permintaan kedelai ditandai dengan besar R square sebesar 0,799. Hasil ini menunjukan bahwa model yang dibangun mempu menjelaskan konsumsi kedelai hingga 79,9%.

Variabel impor kedelai menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,263. Hasil ini menunjukan bahwa setiap kenaikan 1% impor kedelai justru akan berakibat turunnya konsumsi kedelai sebesar 26,3%. Sementara variabel yang signifikan lainnya yaitu tingkat konsumsi tahun sebelumnya. Nilai koefisien regresi yang dihasilkan adalah 0,325. Hasil ini memperlihatkan bahwa setiap kenaikan 1% konsumsi tahun sebelumnya, akan berakibat pada naiknya konsumsi kedelai sebesar 32,5%.

Hasil ini sebenarnya menunjukan kepada kita setidaknya dalam jangka pendek, bagaimana sebenarnya kerentanan konsumsi kedelai kita pada ketersediaan kedelai di pasar dunia. Karena meski impor kedelai tetap dilakukan atau bahkan ditambah, kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi kedelai justru kian menurun. Hal ini tidak lain karena keterbatasan daya beli yang tidak memungkinkan mereka membeli kedelai yang telah diimpor tanpa adanya bantuan subsidi dari pemerintah sebagaimana dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Jadi, melalui hasil estimasi yang telah didapatkan tersebut pada dasarnya juga menunjukan bahwa pada dasarnya hukum mekanisme pasar (supply-demand) dalam permintaan kedelai domestik saat ini sesungguhnya tidak lagi berlaku. Pemenuhan pasokan kedelai domestik melalui mekanisme impor, pada saat ini sebenarnya sangat tidak efektif . Hal ini dengan sangat mudah dibuktikan dari besaran subsidi yang harus kembali dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN P 2008 yang nilainya mencapai Rp 0,5 triliun.

Sebagaimana disampaikan dalam Media Indonesia online (9/2) subsidi tersebut direncanakan akan diberikan kepada para pengerajin tahu dan tempe dimana pada setiap 1 kilogram pemerintah akan memberikan subsidi sebera Rp 1000. Selain yang telah tergabung di dalam induk koperasi pengerajian tahu dan tempe Indonesia (Inkopti), sekitar 115 ribu pengerajin serupa diharapkan juga akan mendapatkan subsidi tersebut. Kalau sudah begini masihkah kita terus mengimpor kedelai di masa depan?(Nugroho Pratomo: Peneliti Inrise & Litbang Media Group)

MENJADIKAN GANDUM SEBAGAI PENGGANTI BERAS: PELUANG YANG MASIH TERBUKA

Analisis Media Indonesia 22 Februari 2008

Peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian di Indonesia nampanya sudah menjadi kebijakan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seiring terus bertambahnya jumlah penduduk, disadari atau tidak produksi dan produktivitas produk-produk pertanian Indonesia ternyata masih terbilang sangat kecil dan rendah. Karenanya, jika dalam beberapa waktu terakhir ini, masyarakat harus merasakan kelangkaan dan mahalnya sejumlah barang kebutuhan pokok, tentu menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan.

Apalagi jika kemudian hal ini dikaitkan dengan rencana pengembangan BBN yang tentunya akan lebih banyak lagi membutuhkan berbagai hasil-hasil pertanian yang sebelumnya lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan ternak.

Pangan Indonesia-India

Mencermati soal pemenuhan kebutuhan pangan domestik dengan memperbandingkan kemampuan produksi serta produktivitas yang ada saat ini memang cukup menyedihkan. Sebab, meski untuk beberapa jenis produk kemampuan produksinya relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun yang jelas adanya kebijakan impor yang di satu sisi juga bisa dinilai sebagai sebuah pertanda bahwa produksi domestik belum bisa secara penuh memenuhi kebutuhan yang ada.

Apalagi jika kemudian kenyataan tersebut dibandingkan dengan negara-negara lain. India misalnya. Data dari Departemen Pertanian negara tersebut menunjukan bahwa kemampuan produksi untuk berbagai bahan pangan, telah jauh melampaui produksi Indonesia. Bahkan termasuk diantaranya adalah beras. Dibandingkan dengan Indonesia, kebutuhan konsumsi beras India juga memang lebih besar. Data dari Departemen Pertanian AS menyebutkan bahwa konsumsi beras India pada tahun 2005 mencapai 85 juta ton dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sebesar 36 juta ton. Tingkat konsumsi beras pada tahun 2006 diperkirakan konsumsi beras India akan meningkat menjadi 87,7 juta ton sementara konsumsi Indonesia justru akan turun menjadi 35,6 juta ton.

Penurunan konsumsi beras ini terutama juga terkait dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung mengurangi kebutuhan karbohidrat dan mengganti variasi jenis makanan yang dikonsumsi.

Meski demikian, tentunya ada banyak aspek lain yang bisa dilihat dari produksi-konsumsi pangan ini. Hal ini terutama juga terkait dengan soal kebijakan pangan yang pernah ditempuh pemerintah di masa-masa sebelumnya. Memahami hal ini, pada dasarnya apa yang terjadi tersebut tidak terlepas dari kegagalan pemerintahan lalu dalam menjalankan program diversifikasi pangannya. Program diversifikasi konsumsi pangan yang dicanangkan sejak tahun 1974 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penduduk pada beras. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian.

Namun demikian, data dari Departemen Pertanian menunjukan bahwa beras hingga saat ini masih menjadi produk bahan pangan utama di sebagian besar masyarakat. Sebagai perbandingan, untuk komoditas jagung lebih dari 40% dari total konsumsi jagung Indonesia ternyata digunakan untuk pakan dan konsentrat pakan ternak.

Begitu pula untuk komoditas pangan pengganti beras lainnya seperti gandum, dengan tingkat ketergantungan yang relatif besar terhadap impor, konsumsi gandum Indonesia relatif masih sangat terbatas. Di India, laporan World Agricultural Supply and Demand Estimates yang dipublikasikan oleh Departemen Pertanian AS tanggal 8 Februari 2008 menunjukan bahwa total konsumsi gandum India tahun 2005 telah mencapai 70 juta ton dengan produksi domestik sebesar 68,64 juta ton dan impor 0,03 juta ton. Tahun 2006, diperkirakan konsumsinya meningkat menjadi 73,4 juta ton dengan produksi sebanyak 69,4 juta ton serta impor 6,7 juta ton.

Satu hal yang patut untuk dipahami, bahwa kebijakan impor gandum ini pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pangan yang ditempuh pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru. Sebelum mulai beroperasinya pabrik tepung terigu swasta pada tahun 1971, Indonesia memang melakukan impor langsung dalam bentuk tepung.

Mears dan Moeljono(Booth&McCawley:1982) dan Mewa Ariani(PSE) mendeskripsikan dengan sangat baik bagaimana peran yang dimainkan oleh AS dalam penentuan kebijakan pangan pada masa awal Orde Baru. Ketika itu AS memang sangat berperan dengan memberikan bantuan dan hutang lunak untuk impor terigu. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirim ahli pangan ke Indonesia untuk mempengaruhi para pengambil keputusan di lembaga pemerintah.

Diawali dengan musim kering yang panjang pada September 1967 yang melanda sebagian besar kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, melalui program Bimas pemerintah saat itu merencanakan bahwa luas panenan untuk musim kering kurang lebih seluas 15 ribu hektar. Namun pada kenyataannya, yang terealisasi hanyalah sekitar 11 ribu hektar.

Akibatnya, terjadi penurunan jumlah produksi beras yang diikuti dengan peningkatan harga yang cukup tinggi. Saat itulah kemudian pemerintah AS selain mendatangkan sekitar 100 ribu ton beras, mereka juga memasok sejumlah besar tepung terigu dan bulgur. Pada periode 1968/1969 sampai dengan 1972/ 1973, total impor tepung gandum mencapai 3,3 juta ton atau 61% pangsa pasar domestik. Dari jumlah tersebut sekitar 89% diantaranya dijual melalui konsensi.

Dalam penyalurannya, pemerintah juga memberikan subsidi gandum yang cukup tinggi melalui subsidi impor dan penyaluran. Pada tahun 1976/1977, subsidi yang diberikan telah mencapai Rp 3 miliar. Jumlahnya terus meningkat hingga tahun 1978/1979 nilainya telah mencapai Rp17 miliar. Kebijakan ini berlanjut bahkan selama dekade 1990-an, pemerintah memberikan subsidi kepada para produsen mi instan hingga sebesar Rp760 miliar setiap tahunnya.

Kebijakan lain yang juga ditempuh ialah dengan menjual terigu dengan harga murah atau sekitar 50% lebih rendah dari harga internasional. Kondisi tersebut ternyata berlanjut dengan terjadinya monopoli dalam pengolahan dan tata niaga terigu oleh pihak tertentu. Sebagai catatan, hingga Januari tahun 2008 terdapat 4 importir terbesar gandum yaitu PT Indofood Sukses Makmur-Bogasari Flour Mills, PT Eastern Pearl Flour, PT Sri Boga Raturaya, dan PT Panganmas, PT Prakarsa Alam Segar yang keseluruhannya merupakan pabrik tepung.

Mulai beroperasinya pabrik tepung swasta Bogasari Flour Mill di Jakarta pada September 1971 serta dilanjutkan dengan pembukaan dua pabrik tambahan di Surabaya tahun berikutnya serta pabrik Prima Mills milik Singapura di Sulawesi, juga mendorong peningkatan jumlah impor gandum dan tepung gandum.

Magiera(BIES:1981) menggambarkan bahwa pada tahun 1970 jumlah impor tepung gandum baru sebesar 557 ribu ton. Tahun 1971 jumlah tersebut naik menjadi 620 ribu ton yang terdiri dari 532 ribu ton tepung gandum dan 88 ribu ton gandum. Jumlah impor terutama gandum terus mengalami peningkatan yang cukup tajam setiap tahunnya. Tingkat konsumsi gandum Indonesia hingga tahun 2005 mencapai 4,5 juta ton. Dengan tingkat kebutuhan tersebut, total impor gandum Indonesia tahun 2005 mencapai 4,43 juta ton dengan nilai hampir mencapai US$ 8 juta.

Selanjutnya di tahun 2006, keseluruhan impor gandum Indonesia telah mencapai 4,48 juta ton dan impor tepung terigu sebesar 0,54 juta ton.

Dalam penggunaannya, berdasarkan data statistik industri besar dan sedang 2005 ysmh dipublikasikan BPS menyebutkan bahwa jumlah pabrik tepung terigu di Indonesia sampai dengan tahun 2005 mencapai 9 unit dengan kebutuhan gandum sebagai bahan baku sebesar 1,95 juta ton. Market share terbesar pada industri tepung terigu dikuasai oleh PT Bogasari Flour yang mencapai 69%. Sementara untuk konsumen tepung terigu, data Aptindo tahun 2001 menyebutkan bahwa kelompok UKM yang bergerak di bidang indutri roti dan kue (bakery) menggunakan tepung terigu hingga mencapai 150 ribu ton. Jumlah tersebut adalah 60% dari total konsumsi tepung terigu nasional. Sedangkan berdasarkan data statistik industri besar dan sedang 2005, penggunaan tepung terigu untuk industri roti dan sejenisnya sudah mencapai 1,34 juta ton.

Kepekaan

Berangkat dari berbagai persoalan di atas, yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah bagaimana sebenarnya kemampuan pola konsumsi masyarakat dalam merespon berbagai kebutuhan pangan yang ternyata masih harus diimpor. Salah satu respon yang diharapkan tentu adalah adanya perubahan atas produk/ komoditas yang dikonsumsi. Hal ini secara umum bisa diukur dari tingkat elastisitas atau kepekaan atas permintaan suatu produk atau komoditas bahan pangan.

Hasil estimasi atas pola konsumsi beras di Indonesia selama periode 1975-2005 yang dilakukan penulis menunjukan bahwa tingkat konsumsi beras di Indonesia memiliki elastisitas negatif terhadap variabel harga beras internasional (-2,3%) dan konsumsi gandum nasional (-4,7%). Hasil elastistas positif ditunjukan terhadap variabel pendapatan perkapita PPP dengan tingkat elastisitasnya mencapai 2,5% serta jumlah impor beras sebesar 0,44%.

Dari berbagai hasil ini menunjukan bahwa sebenarnya gandum memiliki potensi yang besar sebagai bahan makanan pengganti beras. Sebab hasil estimasi tersebut sekaligus menunjukan bahwa pada setiap kenaikan 1 % konsumsi gandum nasional akan mengurangi konsumsi beras hingga mencapai hampir 5%. Hal sebenarnya terutama juga ditunjukan dari tingkat kebutuhan atas berbagai produk-produk turunan yang berbahan baku gandum. Selain itu, dari sisi kesehatan produk-produk dari gandum seperti roti (terutama roti coklat/ roti gandum) memiliki kandungan serat dan gizi yang lebih baik ketimbang nasi atau mie. Karenanya, mungkin yang kini diperlukan adalah bagaimana dengan teknologi pangan dan rekayasa genetika yang terus berkembang mampu menjadikan gandum sebagai salah satu komoditas pangan yang tidak lagi harus banyak tergantung pada pasokan impor.(Nugroho Pratomo: Peneliti Inrise & Litbang Media Group)

PENTINGNYA SINGKRONISASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PANGAN

Analisis Media Indonesia 28 Januari 2008

Seiring dengan penurunan harga minyak mentah pada beberapa hari terakhir ini, beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat justru tengah mengalami kenaikan. Data hingga pertengahan Januari ini menunjukan bahwa harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan.

Minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange (NYMEX) diperdagangkan pada posisi USD 90,97/barel. Sementara di bursa London's ICE Futures Europe exchange, untuk minyak mentah jenis Brent hargnya telah mencapai US$ 89,64 per barel.

Jika pada beberapa hari lalu para pengusaha tempe dan tahu sempat melalukan demonstrasi meminta pemerintah bertindak untuk menurunkan harga kedelai, maka sekarang ini giliran industri pakan ternak yang mulai merasakan dampak kenaikan harga jagung.

Kondisi ini jelas semakin memprihatinkan. Sebab sebelum ini, beberapa pengusaha makanan dan roti juga sempat mengeluhkan naiknya harga tepung terigu. Data dari Kanzas City Board of Trade (KCBT) menunjukan bahwa harga gandum hingga Desember 2007 telah mencapai US$ 424,1 per ton.

Jagung

Kenaikan sebagian besar harga-harga kebutuhan pokok (sembako) akhir-akhir ini, juga tidak lagi hanya dirasakan oleh para pengusaha di dalam industri makanan. Namun saat ini, di beberapa daerah, para peternak juga sudah mulai merasakan naiknya harga pakan untuk ternak mereka. Bahkan kini masyarakat konsumen juga harus memenuhi kebutuhan protein sehari-harinya dengan harga yang lebih mahal. Seperti diberitakan oleh Media Indonesia Online (26/1), di Kota Padang kenaikan harga pakan ternak tersebut telah mengakibatkan kenaikan harga ayam potong dan telur.

Sebagaimana telah penulis sampaikan pada analisis Media Indonesia (21/1), krisis serupa juga pernah dialami oleh sejulah peternak di Amerika Serikat di tahun 2006. Ketika itu, Amerika Serikat sebagai produsen etanol terbesar di dunia, telah memanfaatkan 20% dari produksi etanol yang berasal dari jagung untuk keperluan bahan bakar nabati.

Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan jagung oleh industri etanol. Data dari departemen pertanian AS (USDA) menunjukan bahwa jumlah permintaan jagung untuk keperluan industri etanol naik dari 41 juta ton di tahun 2005 menjadi 55 juta ton pada tahun 2006.

Permintaan yang tinggi ini tentu mendong kenaikan yang cukup tajam pada harga jagung internasional. Harga rata-rata bulanan jagung kuning AS Teluk Meksiko tahun 2006 mencapai US$ 121,6 per metrik ton. Naik 24% dibandingkan harga rata-rata tahun 2005. Data terakhir menyebutkan harga rata-rata untuk bulan Januari sampai Oktober 2007 telah mencapai US$ 160,78 per metrik ton.

Berkurangnya pasokan dunia dan meningkatnya harga jagung AS ini tentu menjadi persoalan besar di beberapa negara, termasuk diantaranya adalah Jepang dan Meksiko. Sebab, Jepang merupakan importir terbesar jagung AS. Pada tahun 2006, impor jagung Jepang dari AS mencapai 16,34 juta ton.

Sedangkan untuk Meksiko banyaknya mencapai 7,6 juta ton. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa lebih dari 50% impor jagung Indonesia di tahun yang sama juga berasal dari AS. Artinya, mau tidak mau fluktuasi harga jagung internasional juga harus menjadi perhatian yang sangat penting bagi tidak hanya bagi industri pangan dan pakan ternak dalam negeri, tapi juga para peternak.

Mencermati harga pakan ternak yang terus naik ini, data statistik industri besar dan sedang yang dipublikasikan oleh BPS menunjukan bahwa, sebagian besar dari komponen biaya bahan baku dalam industri pakan ternak adalah jagung. Pada tahun 2001, kebutuhan jagung dalam industri ini baru sebesar 1,1 juta ton. Namun tahun 2005, kebutuhan tersebut meningkat mencapai hampir 7 juta ton.

Secara keseluruhan, dalam industri pangan dan pakan ternak, pada tahun 2001, total kebutuhan jagung untuk keperluan bahan baku mencapai 3,7 juta ton. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 7,5 juta ton di tahun 2005. Dari sisi produksi, pada tahun 2001, produksi jagung nasional mencapai lebih 9,3 juta ton. Selanjutnya jumlah tersebut meningkat menjadi 12,5 juta ton di tahun 2005 namun turun menjadi 11,6 juta di tahun 2006.

Fakta ini sekaligus menunjukan bahwa Indonesia sebenarnya masih mengalami surplus untuk komoditas jagung. Besarnya surplus jagung ini tentu memberikan peluang kepada Indonesia untuk bisa meningkatkan ekspornya. Namun seiring dengan penurunan produksi tersebut, data Comtrade justru menunjukan bahwa kinerja ekspor jagung Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2001, ekspor jagung Indonesia ke dunia sebesar 90,5 juta ton. Jumlah ini turun menjadi 54 juta ton di tahun 2005 dan 28 juta ton di tahun 2006.

Berangkat dari data ini pula, yang menjadi pertanyaannya tentu adalah bagaimana bisa Indonesia masih harus melakukan impor jagung? Sampai saat ini, industri pakan ternak yang ada selama ini di Indonesia kerap kali dituding sebagai penyebab adanya impor jagung. Beberapa industri pakan ternak bahkan dinilai telah mempersiapkan mesin-mesin mereka khusus untuk jagung impor.

Terlepas dari perdebatan tersebut, namun satu hal yang dipahami bersama bahwa persoalan mutu pakan akan sangat berpengaruh pada kualitas produk ternak yang dihasilkan. Sementara dalam sebuah usaha peternakan biaya untuk pakan dapat mencapai 70% dari total biaya produksi yang dikeluarkan peternak. Hal inilah yang sebenarnya menjadi persoalan dan sekaligus tantangan bagi pengembangan jagung di Indonesia, yaitu sejauhmana jagung lokal bisa meningkatkan dan mempertahankan kualitas agar bisa dimanfaatkan oleh industri pakan ternak domestik. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengimpor jagung.

Kedelai

Pertanyaan yang tidak jauh berbeda sebenarnya juga diajukan kepada para petani kedelai. Memang harus diakui bahwa pengembangan kedelai di Indonesia sampai saat ini tidak seperti jenis tanaman lainnya. Sejak tahun 2001, jumlah produksi kedelai Indonesia kurang dari 1 juta ton. Pada tahun 2006, jumlah produksi kedelai hanya sebesar 749 ribu ton. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 808 ribu ton. Dengan total kebutuhan dari industri pangan dan pakan yang mencapai 1,1 juta ton, jumlah ini jelas sangat kurang.

Sebagai akibatnya, sebagian besar industri pangan dan pakan harus memenuhi kebutuhan kedelainya dengan cara mengimpor. Sebagai contoh pada industri tempe yang 95% bahan bakunya adalah kedelai, lebih dari 80% kedelai yang digunakan merupakan kedelai impor. Persoalan ini jelas menuntut adanya sebuah strategi kebijakan pangan yang tidak hanya mampu meningkatkan jumlah produksi, namun juga bagaimana dengan jumlah yang sama kualitas kedelai lokal mampu menghasilkan tempe dalam jumlah dan ukuran yang sama dengan yang dihasilkan dari penggunaan kedelai lokal.

Harus diakui bahwa apa yang tengah terjadi pada harga komoditas kedelai sekarang ini sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari program pengembangan etanol sebagai bahan bakar nabati di AS. Dalam pengembangan industri etanol untuk bahan bakar nabati tersebut pada tahun 2006 saja, pemerintah AS telah mengeluarkan dana subsidi hingga US$ 7 milyar.

Kebijakan ini sendiri telah menimbulkan perdebatan di AS. Sebab, sejumlah besar petani kedelai di negara ini mengalihkan produk-produk pertaniannya dari kedelai untuk menanam jagung. Kondisi ini bahkan diperkirakan akan mengurangi kembali pasokan kedelai dari AS ke pasar dunia sebesar 6,5%. Sebagai akibatnya hal tersebut juga telah menaikan sejumlah harga bahan pangan di AS sendiri.

Singkronisasi kebijakan

Dari berbagai persoalan yang terjadi pada kedua komodtas di atas, satu produk yang sebelumnya banyak dimanfaatkan oleh industri pangan dan pakan dan kini juga mulai dikembangkan sebagai bahan BBN adalah minyak sawit mentah (CPO). Kelangkaan minyak goreng yang akhirnya berujung pangan pengenaan pungutan ekspor oleh pemerintah merupakan pengalaman yang sangat berharga tentang bagaimana pentingnya sebuah kebijakan energi harus dibuat dan diimplementasikan sejalan dengan kebijakan pangan dan ekonomi makro.

Salah satu ciri yang penting dari minyak sawit ini adalah keberadaannya yang tergolong ke dalam jenis makanan yang relatif bebas dari adanya rekayasa genetika (Genetically Modified Food /GM). Selain itu dari perkebunan sawit juga bisa didapatkan hasil terbesar per hektar dibandingkan dengan minyak nabati ataupun minyak asal biji-bijian lainnya. Hal inilah yang juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor untuk mau menanamkan modalnya di sektor perkebunan ini.

Penerapan pungutan ekspor bagi ekspor CPO Indonesia, dalam jangka pendek terbukti mampu membatasi dan meningkatkan pasokan CPO domestik. Begitu pula dengan kebiajakn yang ditempuh pemerintah saat ini dengan menurunkan bea masuk untuk kedelai hingga 0%. Meski belum terbukti benar, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, secara perlahan harga kedelai akan turun.

Namun satu hal yang perlu diingat adalah kurang lebih sampai 5 tahun ke depan, dunia masih berada pada masa transisi energi. Di tengah perubahan iklim yang akan sangat berpengaruh pada produktivitas produk-produk hasil pertanian dan perkebunan, pengembangan BBN di berbagai belahan dunia akan makin banyak lagi membutuhkan berbagai jenis komoditas tanaman pangan. Terutama yang tergolong di dalam tanaman pangan utama. Karenanya, singkronisasi kebijakan energi, pangan dan ekonomi makro menjadi salah satu langkah awal yang harus dilakukan secara lebih hati-hati lagi. (Nugroho Pratomo: Peneliti Inrise &Litbang Media Group)