MENJADIKAN GANDUM SEBAGAI PENGGANTI BERAS: PELUANG YANG MASIH TERBUKA

Analisis Media Indonesia 22 Februari 2008

Peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian di Indonesia nampanya sudah menjadi kebijakan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seiring terus bertambahnya jumlah penduduk, disadari atau tidak produksi dan produktivitas produk-produk pertanian Indonesia ternyata masih terbilang sangat kecil dan rendah. Karenanya, jika dalam beberapa waktu terakhir ini, masyarakat harus merasakan kelangkaan dan mahalnya sejumlah barang kebutuhan pokok, tentu menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan.

Apalagi jika kemudian hal ini dikaitkan dengan rencana pengembangan BBN yang tentunya akan lebih banyak lagi membutuhkan berbagai hasil-hasil pertanian yang sebelumnya lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan ternak.

Pangan Indonesia-India

Mencermati soal pemenuhan kebutuhan pangan domestik dengan memperbandingkan kemampuan produksi serta produktivitas yang ada saat ini memang cukup menyedihkan. Sebab, meski untuk beberapa jenis produk kemampuan produksinya relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun yang jelas adanya kebijakan impor yang di satu sisi juga bisa dinilai sebagai sebuah pertanda bahwa produksi domestik belum bisa secara penuh memenuhi kebutuhan yang ada.

Apalagi jika kemudian kenyataan tersebut dibandingkan dengan negara-negara lain. India misalnya. Data dari Departemen Pertanian negara tersebut menunjukan bahwa kemampuan produksi untuk berbagai bahan pangan, telah jauh melampaui produksi Indonesia. Bahkan termasuk diantaranya adalah beras. Dibandingkan dengan Indonesia, kebutuhan konsumsi beras India juga memang lebih besar. Data dari Departemen Pertanian AS menyebutkan bahwa konsumsi beras India pada tahun 2005 mencapai 85 juta ton dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sebesar 36 juta ton. Tingkat konsumsi beras pada tahun 2006 diperkirakan konsumsi beras India akan meningkat menjadi 87,7 juta ton sementara konsumsi Indonesia justru akan turun menjadi 35,6 juta ton.

Penurunan konsumsi beras ini terutama juga terkait dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung mengurangi kebutuhan karbohidrat dan mengganti variasi jenis makanan yang dikonsumsi.

Meski demikian, tentunya ada banyak aspek lain yang bisa dilihat dari produksi-konsumsi pangan ini. Hal ini terutama juga terkait dengan soal kebijakan pangan yang pernah ditempuh pemerintah di masa-masa sebelumnya. Memahami hal ini, pada dasarnya apa yang terjadi tersebut tidak terlepas dari kegagalan pemerintahan lalu dalam menjalankan program diversifikasi pangannya. Program diversifikasi konsumsi pangan yang dicanangkan sejak tahun 1974 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penduduk pada beras. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian.

Namun demikian, data dari Departemen Pertanian menunjukan bahwa beras hingga saat ini masih menjadi produk bahan pangan utama di sebagian besar masyarakat. Sebagai perbandingan, untuk komoditas jagung lebih dari 40% dari total konsumsi jagung Indonesia ternyata digunakan untuk pakan dan konsentrat pakan ternak.

Begitu pula untuk komoditas pangan pengganti beras lainnya seperti gandum, dengan tingkat ketergantungan yang relatif besar terhadap impor, konsumsi gandum Indonesia relatif masih sangat terbatas. Di India, laporan World Agricultural Supply and Demand Estimates yang dipublikasikan oleh Departemen Pertanian AS tanggal 8 Februari 2008 menunjukan bahwa total konsumsi gandum India tahun 2005 telah mencapai 70 juta ton dengan produksi domestik sebesar 68,64 juta ton dan impor 0,03 juta ton. Tahun 2006, diperkirakan konsumsinya meningkat menjadi 73,4 juta ton dengan produksi sebanyak 69,4 juta ton serta impor 6,7 juta ton.

Satu hal yang patut untuk dipahami, bahwa kebijakan impor gandum ini pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pangan yang ditempuh pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru. Sebelum mulai beroperasinya pabrik tepung terigu swasta pada tahun 1971, Indonesia memang melakukan impor langsung dalam bentuk tepung.

Mears dan Moeljono(Booth&McCawley:1982) dan Mewa Ariani(PSE) mendeskripsikan dengan sangat baik bagaimana peran yang dimainkan oleh AS dalam penentuan kebijakan pangan pada masa awal Orde Baru. Ketika itu AS memang sangat berperan dengan memberikan bantuan dan hutang lunak untuk impor terigu. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirim ahli pangan ke Indonesia untuk mempengaruhi para pengambil keputusan di lembaga pemerintah.

Diawali dengan musim kering yang panjang pada September 1967 yang melanda sebagian besar kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, melalui program Bimas pemerintah saat itu merencanakan bahwa luas panenan untuk musim kering kurang lebih seluas 15 ribu hektar. Namun pada kenyataannya, yang terealisasi hanyalah sekitar 11 ribu hektar.

Akibatnya, terjadi penurunan jumlah produksi beras yang diikuti dengan peningkatan harga yang cukup tinggi. Saat itulah kemudian pemerintah AS selain mendatangkan sekitar 100 ribu ton beras, mereka juga memasok sejumlah besar tepung terigu dan bulgur. Pada periode 1968/1969 sampai dengan 1972/ 1973, total impor tepung gandum mencapai 3,3 juta ton atau 61% pangsa pasar domestik. Dari jumlah tersebut sekitar 89% diantaranya dijual melalui konsensi.

Dalam penyalurannya, pemerintah juga memberikan subsidi gandum yang cukup tinggi melalui subsidi impor dan penyaluran. Pada tahun 1976/1977, subsidi yang diberikan telah mencapai Rp 3 miliar. Jumlahnya terus meningkat hingga tahun 1978/1979 nilainya telah mencapai Rp17 miliar. Kebijakan ini berlanjut bahkan selama dekade 1990-an, pemerintah memberikan subsidi kepada para produsen mi instan hingga sebesar Rp760 miliar setiap tahunnya.

Kebijakan lain yang juga ditempuh ialah dengan menjual terigu dengan harga murah atau sekitar 50% lebih rendah dari harga internasional. Kondisi tersebut ternyata berlanjut dengan terjadinya monopoli dalam pengolahan dan tata niaga terigu oleh pihak tertentu. Sebagai catatan, hingga Januari tahun 2008 terdapat 4 importir terbesar gandum yaitu PT Indofood Sukses Makmur-Bogasari Flour Mills, PT Eastern Pearl Flour, PT Sri Boga Raturaya, dan PT Panganmas, PT Prakarsa Alam Segar yang keseluruhannya merupakan pabrik tepung.

Mulai beroperasinya pabrik tepung swasta Bogasari Flour Mill di Jakarta pada September 1971 serta dilanjutkan dengan pembukaan dua pabrik tambahan di Surabaya tahun berikutnya serta pabrik Prima Mills milik Singapura di Sulawesi, juga mendorong peningkatan jumlah impor gandum dan tepung gandum.

Magiera(BIES:1981) menggambarkan bahwa pada tahun 1970 jumlah impor tepung gandum baru sebesar 557 ribu ton. Tahun 1971 jumlah tersebut naik menjadi 620 ribu ton yang terdiri dari 532 ribu ton tepung gandum dan 88 ribu ton gandum. Jumlah impor terutama gandum terus mengalami peningkatan yang cukup tajam setiap tahunnya. Tingkat konsumsi gandum Indonesia hingga tahun 2005 mencapai 4,5 juta ton. Dengan tingkat kebutuhan tersebut, total impor gandum Indonesia tahun 2005 mencapai 4,43 juta ton dengan nilai hampir mencapai US$ 8 juta.

Selanjutnya di tahun 2006, keseluruhan impor gandum Indonesia telah mencapai 4,48 juta ton dan impor tepung terigu sebesar 0,54 juta ton.

Dalam penggunaannya, berdasarkan data statistik industri besar dan sedang 2005 ysmh dipublikasikan BPS menyebutkan bahwa jumlah pabrik tepung terigu di Indonesia sampai dengan tahun 2005 mencapai 9 unit dengan kebutuhan gandum sebagai bahan baku sebesar 1,95 juta ton. Market share terbesar pada industri tepung terigu dikuasai oleh PT Bogasari Flour yang mencapai 69%. Sementara untuk konsumen tepung terigu, data Aptindo tahun 2001 menyebutkan bahwa kelompok UKM yang bergerak di bidang indutri roti dan kue (bakery) menggunakan tepung terigu hingga mencapai 150 ribu ton. Jumlah tersebut adalah 60% dari total konsumsi tepung terigu nasional. Sedangkan berdasarkan data statistik industri besar dan sedang 2005, penggunaan tepung terigu untuk industri roti dan sejenisnya sudah mencapai 1,34 juta ton.

Kepekaan

Berangkat dari berbagai persoalan di atas, yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah bagaimana sebenarnya kemampuan pola konsumsi masyarakat dalam merespon berbagai kebutuhan pangan yang ternyata masih harus diimpor. Salah satu respon yang diharapkan tentu adalah adanya perubahan atas produk/ komoditas yang dikonsumsi. Hal ini secara umum bisa diukur dari tingkat elastisitas atau kepekaan atas permintaan suatu produk atau komoditas bahan pangan.

Hasil estimasi atas pola konsumsi beras di Indonesia selama periode 1975-2005 yang dilakukan penulis menunjukan bahwa tingkat konsumsi beras di Indonesia memiliki elastisitas negatif terhadap variabel harga beras internasional (-2,3%) dan konsumsi gandum nasional (-4,7%). Hasil elastistas positif ditunjukan terhadap variabel pendapatan perkapita PPP dengan tingkat elastisitasnya mencapai 2,5% serta jumlah impor beras sebesar 0,44%.

Dari berbagai hasil ini menunjukan bahwa sebenarnya gandum memiliki potensi yang besar sebagai bahan makanan pengganti beras. Sebab hasil estimasi tersebut sekaligus menunjukan bahwa pada setiap kenaikan 1 % konsumsi gandum nasional akan mengurangi konsumsi beras hingga mencapai hampir 5%. Hal sebenarnya terutama juga ditunjukan dari tingkat kebutuhan atas berbagai produk-produk turunan yang berbahan baku gandum. Selain itu, dari sisi kesehatan produk-produk dari gandum seperti roti (terutama roti coklat/ roti gandum) memiliki kandungan serat dan gizi yang lebih baik ketimbang nasi atau mie. Karenanya, mungkin yang kini diperlukan adalah bagaimana dengan teknologi pangan dan rekayasa genetika yang terus berkembang mampu menjadikan gandum sebagai salah satu komoditas pangan yang tidak lagi harus banyak tergantung pada pasokan impor.(Nugroho Pratomo: Peneliti Inrise & Litbang Media Group)

PENTINGNYA SINGKRONISASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PANGAN

Analisis Media Indonesia 28 Januari 2008

Seiring dengan penurunan harga minyak mentah pada beberapa hari terakhir ini, beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat justru tengah mengalami kenaikan. Data hingga pertengahan Januari ini menunjukan bahwa harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan.

Minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange (NYMEX) diperdagangkan pada posisi USD 90,97/barel. Sementara di bursa London's ICE Futures Europe exchange, untuk minyak mentah jenis Brent hargnya telah mencapai US$ 89,64 per barel.

Jika pada beberapa hari lalu para pengusaha tempe dan tahu sempat melalukan demonstrasi meminta pemerintah bertindak untuk menurunkan harga kedelai, maka sekarang ini giliran industri pakan ternak yang mulai merasakan dampak kenaikan harga jagung.

Kondisi ini jelas semakin memprihatinkan. Sebab sebelum ini, beberapa pengusaha makanan dan roti juga sempat mengeluhkan naiknya harga tepung terigu. Data dari Kanzas City Board of Trade (KCBT) menunjukan bahwa harga gandum hingga Desember 2007 telah mencapai US$ 424,1 per ton.

Jagung

Kenaikan sebagian besar harga-harga kebutuhan pokok (sembako) akhir-akhir ini, juga tidak lagi hanya dirasakan oleh para pengusaha di dalam industri makanan. Namun saat ini, di beberapa daerah, para peternak juga sudah mulai merasakan naiknya harga pakan untuk ternak mereka. Bahkan kini masyarakat konsumen juga harus memenuhi kebutuhan protein sehari-harinya dengan harga yang lebih mahal. Seperti diberitakan oleh Media Indonesia Online (26/1), di Kota Padang kenaikan harga pakan ternak tersebut telah mengakibatkan kenaikan harga ayam potong dan telur.

Sebagaimana telah penulis sampaikan pada analisis Media Indonesia (21/1), krisis serupa juga pernah dialami oleh sejulah peternak di Amerika Serikat di tahun 2006. Ketika itu, Amerika Serikat sebagai produsen etanol terbesar di dunia, telah memanfaatkan 20% dari produksi etanol yang berasal dari jagung untuk keperluan bahan bakar nabati.

Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan jagung oleh industri etanol. Data dari departemen pertanian AS (USDA) menunjukan bahwa jumlah permintaan jagung untuk keperluan industri etanol naik dari 41 juta ton di tahun 2005 menjadi 55 juta ton pada tahun 2006.

Permintaan yang tinggi ini tentu mendong kenaikan yang cukup tajam pada harga jagung internasional. Harga rata-rata bulanan jagung kuning AS Teluk Meksiko tahun 2006 mencapai US$ 121,6 per metrik ton. Naik 24% dibandingkan harga rata-rata tahun 2005. Data terakhir menyebutkan harga rata-rata untuk bulan Januari sampai Oktober 2007 telah mencapai US$ 160,78 per metrik ton.

Berkurangnya pasokan dunia dan meningkatnya harga jagung AS ini tentu menjadi persoalan besar di beberapa negara, termasuk diantaranya adalah Jepang dan Meksiko. Sebab, Jepang merupakan importir terbesar jagung AS. Pada tahun 2006, impor jagung Jepang dari AS mencapai 16,34 juta ton.

Sedangkan untuk Meksiko banyaknya mencapai 7,6 juta ton. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa lebih dari 50% impor jagung Indonesia di tahun yang sama juga berasal dari AS. Artinya, mau tidak mau fluktuasi harga jagung internasional juga harus menjadi perhatian yang sangat penting bagi tidak hanya bagi industri pangan dan pakan ternak dalam negeri, tapi juga para peternak.

Mencermati harga pakan ternak yang terus naik ini, data statistik industri besar dan sedang yang dipublikasikan oleh BPS menunjukan bahwa, sebagian besar dari komponen biaya bahan baku dalam industri pakan ternak adalah jagung. Pada tahun 2001, kebutuhan jagung dalam industri ini baru sebesar 1,1 juta ton. Namun tahun 2005, kebutuhan tersebut meningkat mencapai hampir 7 juta ton.

Secara keseluruhan, dalam industri pangan dan pakan ternak, pada tahun 2001, total kebutuhan jagung untuk keperluan bahan baku mencapai 3,7 juta ton. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 7,5 juta ton di tahun 2005. Dari sisi produksi, pada tahun 2001, produksi jagung nasional mencapai lebih 9,3 juta ton. Selanjutnya jumlah tersebut meningkat menjadi 12,5 juta ton di tahun 2005 namun turun menjadi 11,6 juta di tahun 2006.

Fakta ini sekaligus menunjukan bahwa Indonesia sebenarnya masih mengalami surplus untuk komoditas jagung. Besarnya surplus jagung ini tentu memberikan peluang kepada Indonesia untuk bisa meningkatkan ekspornya. Namun seiring dengan penurunan produksi tersebut, data Comtrade justru menunjukan bahwa kinerja ekspor jagung Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2001, ekspor jagung Indonesia ke dunia sebesar 90,5 juta ton. Jumlah ini turun menjadi 54 juta ton di tahun 2005 dan 28 juta ton di tahun 2006.

Berangkat dari data ini pula, yang menjadi pertanyaannya tentu adalah bagaimana bisa Indonesia masih harus melakukan impor jagung? Sampai saat ini, industri pakan ternak yang ada selama ini di Indonesia kerap kali dituding sebagai penyebab adanya impor jagung. Beberapa industri pakan ternak bahkan dinilai telah mempersiapkan mesin-mesin mereka khusus untuk jagung impor.

Terlepas dari perdebatan tersebut, namun satu hal yang dipahami bersama bahwa persoalan mutu pakan akan sangat berpengaruh pada kualitas produk ternak yang dihasilkan. Sementara dalam sebuah usaha peternakan biaya untuk pakan dapat mencapai 70% dari total biaya produksi yang dikeluarkan peternak. Hal inilah yang sebenarnya menjadi persoalan dan sekaligus tantangan bagi pengembangan jagung di Indonesia, yaitu sejauhmana jagung lokal bisa meningkatkan dan mempertahankan kualitas agar bisa dimanfaatkan oleh industri pakan ternak domestik. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengimpor jagung.

Kedelai

Pertanyaan yang tidak jauh berbeda sebenarnya juga diajukan kepada para petani kedelai. Memang harus diakui bahwa pengembangan kedelai di Indonesia sampai saat ini tidak seperti jenis tanaman lainnya. Sejak tahun 2001, jumlah produksi kedelai Indonesia kurang dari 1 juta ton. Pada tahun 2006, jumlah produksi kedelai hanya sebesar 749 ribu ton. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 808 ribu ton. Dengan total kebutuhan dari industri pangan dan pakan yang mencapai 1,1 juta ton, jumlah ini jelas sangat kurang.

Sebagai akibatnya, sebagian besar industri pangan dan pakan harus memenuhi kebutuhan kedelainya dengan cara mengimpor. Sebagai contoh pada industri tempe yang 95% bahan bakunya adalah kedelai, lebih dari 80% kedelai yang digunakan merupakan kedelai impor. Persoalan ini jelas menuntut adanya sebuah strategi kebijakan pangan yang tidak hanya mampu meningkatkan jumlah produksi, namun juga bagaimana dengan jumlah yang sama kualitas kedelai lokal mampu menghasilkan tempe dalam jumlah dan ukuran yang sama dengan yang dihasilkan dari penggunaan kedelai lokal.

Harus diakui bahwa apa yang tengah terjadi pada harga komoditas kedelai sekarang ini sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari program pengembangan etanol sebagai bahan bakar nabati di AS. Dalam pengembangan industri etanol untuk bahan bakar nabati tersebut pada tahun 2006 saja, pemerintah AS telah mengeluarkan dana subsidi hingga US$ 7 milyar.

Kebijakan ini sendiri telah menimbulkan perdebatan di AS. Sebab, sejumlah besar petani kedelai di negara ini mengalihkan produk-produk pertaniannya dari kedelai untuk menanam jagung. Kondisi ini bahkan diperkirakan akan mengurangi kembali pasokan kedelai dari AS ke pasar dunia sebesar 6,5%. Sebagai akibatnya hal tersebut juga telah menaikan sejumlah harga bahan pangan di AS sendiri.

Singkronisasi kebijakan

Dari berbagai persoalan yang terjadi pada kedua komodtas di atas, satu produk yang sebelumnya banyak dimanfaatkan oleh industri pangan dan pakan dan kini juga mulai dikembangkan sebagai bahan BBN adalah minyak sawit mentah (CPO). Kelangkaan minyak goreng yang akhirnya berujung pangan pengenaan pungutan ekspor oleh pemerintah merupakan pengalaman yang sangat berharga tentang bagaimana pentingnya sebuah kebijakan energi harus dibuat dan diimplementasikan sejalan dengan kebijakan pangan dan ekonomi makro.

Salah satu ciri yang penting dari minyak sawit ini adalah keberadaannya yang tergolong ke dalam jenis makanan yang relatif bebas dari adanya rekayasa genetika (Genetically Modified Food /GM). Selain itu dari perkebunan sawit juga bisa didapatkan hasil terbesar per hektar dibandingkan dengan minyak nabati ataupun minyak asal biji-bijian lainnya. Hal inilah yang juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor untuk mau menanamkan modalnya di sektor perkebunan ini.

Penerapan pungutan ekspor bagi ekspor CPO Indonesia, dalam jangka pendek terbukti mampu membatasi dan meningkatkan pasokan CPO domestik. Begitu pula dengan kebiajakn yang ditempuh pemerintah saat ini dengan menurunkan bea masuk untuk kedelai hingga 0%. Meski belum terbukti benar, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, secara perlahan harga kedelai akan turun.

Namun satu hal yang perlu diingat adalah kurang lebih sampai 5 tahun ke depan, dunia masih berada pada masa transisi energi. Di tengah perubahan iklim yang akan sangat berpengaruh pada produktivitas produk-produk hasil pertanian dan perkebunan, pengembangan BBN di berbagai belahan dunia akan makin banyak lagi membutuhkan berbagai jenis komoditas tanaman pangan. Terutama yang tergolong di dalam tanaman pangan utama. Karenanya, singkronisasi kebijakan energi, pangan dan ekonomi makro menjadi salah satu langkah awal yang harus dilakukan secara lebih hati-hati lagi. (Nugroho Pratomo: Peneliti Inrise &Litbang Media Group)